Minta PP Nomor 78/2015 Dicabut, Buruh Di Jombang Ini Turun Jalan

JOMBANG,

Sejumlah massa buruh menggelar demo di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang, mereka dengan lantang menyuarakan tuntutannya, membawa poster bertuliskan “Buruh Jombang Menolak Sistem Upah Murah, Cabut PP 78/2015, Tolak Kenaikan BPJS dan sebagainya.

Hadi Purnomo selaku Kordinator Aksi pada saat audiensi bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang mengatakan bahwa, Aksi tersebut dalam rangka menyampaikan tuntutan-tuntutan sesuai dengan intruksi dari pusat yang hari ini ada tuntutan yang harus disampaikan demi kebutuhan kaum buruh.

“Tuntutan tersebut diantaranya untuk mencabut PP nomor 78 tahun 2015 yang telah kita serukan selama 4 tahun terakhir karena menurut apa yang dirasakan kaum buruh, PP tersebut tidak dapat mensejahterakan kehidupan para buruh dalam hal menaikan upah yang dibatasi, yang kedua adalah terkait batasan kenaikan upah sebesar 8,51% yang tidak lain merupakan dampak dari PP nomor 78 tersebut yang menurut para buruh kenaikan upah itu telah dibatasi dengan adanya PP nomor 78 tahun 2015” katanya.

Lanjut Hadi, Tuntutan lainya yaitu agar membatalkan kenaikan iuran BPJS disemua kelas karena BPJS sendiri selama ini kurang bisa dinikmati oleh masyarakat khususnya pelayanananya, dan yang terakhir adalah tolak tevisi undang-undang ketenagakerjaan. Kami mewakili teman-teman buruh supaya nantinya, bisa diupayakan Dinas terkait untuk diteruskan ke Kementrian Ketenagakerjaan di Jakarta, tegasnya.

Kepala Disnakertrans Jombang, Purwanto, saya sudah memfasilitasi persoalan skala upah dan tenaga outsourching di PT. SGS, masalah upah, kalau masa kerja kurang dari satu tahun belum mencapai UMK, akan tetapi apabila satu tahun lebih baru UMK, jelasnya.

Lanjut Purwanto, Disnakertrans selalu melakukan pengawasan bekerjasama dengan beberapa lembaga lainnya. Sementara petugas pengawasan ketenagakerjaan yang ada di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jatim, di BLK jalan Kemuning, itu tugasnya melakukan pengawasan pada perusahaan yang belum menjalankan ketetapan UMK, ungkapnya.

Sementara itu masalah upah, persoalan upah itu dibuat oleh pihak perusahaan dan dilaporkan ke Disnakertrans. Skala upah itu ada di aturan perusahaan. Nanti yang mengesahkan aturan perusahaan itu dari disnakertran, dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karena ada tuntutan yang jadi kewenangan pusat maka akan teruskan ke pemerintah pusat, pungkasnya. (NIK)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*
*