F SPRTMM Kab Malang : OMNIBUS LAW Lebih Jahat Dari Corona

SURABAYA,
Ketua F SPRTMM Kab Malang, Dra Ribawati bersama Perwakilan anggotanya Siap melaksanakan Aksi Unjuk Rasa TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA KERJA besok (18/3/2020) dengan menggunakan armada BUS dan Mini bus.

Hal itu di sampaikan Ribawati kepada Sekretaris PD F SPRTMM SPSI JATIM, SANTOSO.S.H. Bahwa kesiapan F SPRTMM sudah sangat siap bahkan nantinya Para Peserta UNRAS Di himbau oleh Ribawati untuk menggunakan Masker dan Membawa sanitizier.

Masih kata Ribawati Memang kita Prihatin dengan Virus CORONA Namun hal itu tidak boleh di jadikan alasan untuk tidak melaksanakan UNRAS. Karena, OMNIBUS LAW lebih sadis dari CORONA.

OMNIBUS LAW berdampak pada kesejahteraan Pekerja yang akan di nikmati para generasi selanjutnya. CORONA akan kita cegah dengan tindakan PREVENTIVE dengan cara Pola hidup sehat.

Dalam aksi Besok Semoga Pemerintah Jawa Timur Berkenan Memberi Rekomendasi kepada para Demonstran. (Menyampaikan ke Pemerintah Pusat agar membatalkan RUU OMNIBUS LAW KLUSTER KETENAGAKERJAAN) Tandas Ribawati.

Untuk diketahui bahwa Pimpinan Daerah FSP RTMM SPSI Jawa Timur menyampaikan pokok pikiran dan usulan, kepada Bapak Presiden dan DPR RI melalui Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

  1. Bahwa pasal 27 ayat (2) UUD 1945, menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Bahwa pasal 23 ayat (3) Deklarasi Universal HAM PBB, bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik, yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarga, sepadan dengan martabat manusia, dan jika ditambah dengan bantuan-bantuan sosial lainnya.

Hal tersebut memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan menurut hemat kami negara wajib untuk hadir di dalamnya, dalam rangka melindungi warganya (maka dengan ini kami menolak penghilangan penetapan Upah Minimum karena Upah Minimum merupakan upah terendah sebagai jaring pengaman dalam rangka mempertahankan daya beli pekerja/buruh).

  1. Pesangon yang selama ini kendatipun belum maksimal tapi cukup memadai bila terjadi PHK. Oleh karenanya tidak boleh mengalami perubahan.
  2. Terhadap sistem kerja Outsourcing, kami menolak adanya perluasan jenis pekerjaan dalam bentuk apapun.
  3. Menolak penempatan Tenaga Kerja Asing Unskill karena kalau ini dilakukan kontra produktif terhadap rencana Omnibus Law Cipta Kerja itu sendiri.
  4. Menolak sistem kerja per jam yang dikaitkan dengan sistem pembayaran upah, karena akan menimbulkan dualisme terhadap sistem kerja 40 jam/minggu.
  5. Sanksi pidana yang ada selama ini agar tidak dihilangkan, untuk memberikan efek jera dan kepastian hukum. (Hr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*
*