Tuntutan Direkomendasi, Penundaan Unras F SPRTM JATIM Mendapat Respon Dari DPRD Jatim

SURABAYA,
Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Jawa Timur melakukan penundaan rencana Aksi Unjuk Rasa TOLAK RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA pada tanggal 18 Maret 2020.

Hal itu Di sampaikan Ketua PD F SPRTMM SPSI Jawa Timur Ir Purnomo dalam rangka jumpa pers dengan Media, bertempat di Salah satuh caffe di Sidoarjo.

Di sisi lain Sekretaris PD F SPRTMM Jawa Timur Santoso, SH juga menyampaikan, pada waktu Penyampaian keputusan organisasi terkait Penundaan Aksi tersebut. Bahwa Penundaaan Aksi di lakukan bukan karena surat tanda terima pemberitahuan di tarik oleh pihak POLDA JATIM. Namun, karena pertimbangan Kemanusiaan.F SPRTMM SPSI berharap agar Anggotanya tidak terjangkit virus tersebut.

Hal yang paling mendasar Penundaan Aksi tersebut adalah Himbauan Kepala Daerah kab/kota yg membatasi berkumpulnya orang lebih dari 10 orang.

Masih kata Santoso, “Jujur kami harus bijak, jika melihat situaai epidermi corona ini. Corona ini sudah membawa dampak ekonomi yg luar biasa dan secara ekonomi mempengarui Pendapatan ekonomi masyarakat dan tentunya dalam hal ini buruh,” ucap Santoso.

Ermowohadi selaku DANKORDA SATGASSUS RTMM JATIM juga mengatakan, Kesiapan RTMM Jatim sudah mencapai titik klimaks untuk melakukan UNRAS.

“Dengan di tundanya UNRAS ini tidak berarti Perjuangan untuk RTMM Jatim akan berhenti di Sini saja,” kata Rohadi, S.H.Suherman.S.H, Emanuel Embu dan Adi Sanusi yang juga Ketua PC F SPRTMM Kab/Kota Surabaya.

Secara Prinsip RTMM JATIM tetap siap untuk AKSI UNJAK RASA jika Perangkat organisasi di atasnya memerintahkan, walaupun F SPRTMM SPSI sudah mendapatkan REKOMENDASI dari DPRD JATIM yang di tanda tangani oleh KETUA DPRD JATIM sebagaimana tuntutan Aksi Unras.

Dengan di tundanya Aksi Unras tersebut F SPRTMM SPSI mengeluarkan biaya sebesar kurang lebih 700 juta rupiah. Biaya tersebut di tanggung oleh struktural F SPRTMM SPSI di semua tingkatan.

“Dalam waktu dekat F SPRTMM JATIM akan Mengintruksikan kepada anggotanya untuk Mengirim surat kepada PRESIDEN & DPR RI. Agar berkenan membatalkan RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA KLUSTER KETENAGA KERJAAN. “TOLAK OMNIBUS LAW CIKER TANGKAL CORONA,” Tandas Santoso. (Her)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*
*