Gubernur Jatim Abaikan Rekomendasi Bupati/Walikota Tentang UMK Jatim Tahun 2021

SURABAYA,
Bahwa Gubernur Jawa Timur telah Menetapkan Upah Minimum Kab. / Kota melalui surat Keputusan Gubernur No.: 188/538/KPTS/013/2020 Tentang Upah Minimum Kab. / Kota tahun 2021 di Jawa Timur. Dalam SK tersebut sebanyak 11 Kab. / Kota di Jatim tidak mengalami kenaikan UMK tahun 2021, sedangkan Kab. / Kota yang mengalami kenaikan tertinggi sebesar Rp. 100.000,- dalam hal ini wilayah Ring 1 (Kota Surabaya, Kab. Pasuruan, Mojokerto, Gresik & Sidoarjo) dan rata-rata usulan Bupati / Walikota tersebut sebesar 3.27%. Bahkan usulan dari Kabupaten Pasuruan sebesar 5,65% juga diabakan.

Ir. Purnomo selaku Ketua PD F SP RTMM-SPSI Jatim melalui Sekretaris PD FSP RTMM-SPSI Jatim, Santoso ketika di hubungi melalui sambungan seluler mengatakan, “Bahwa Gubernur Jawa Timur mengabaikan rekomendasi / usulan Bupati / Walikota sebagaimana ketentuan / tahapan perumusan UMK Kab. / Kota,” ucapnya.

Masih kata Ir. Purnomo, beberapa waktu yang lalu Disnaker Jatim telah mengembalikan rekomendasi / usulan Bupati / Walikota tentang UMK tahun 2021, karena dalam usulan tersebut di anggap belum sesuai ketentuan (usulan tersebut tidak satu angka) dan akhirnya Bupati / Walikota merevisi usulan tersebut menjadi satu angka usulan.

Bahwa setelah Bupati / Walikota mengirimkan kembali usulan tersebut para pekerja / buruh yang tergabung dalam SP / SB di Jawa Timur melakukan Aksi Unjuk Rasa di kantor Gubernur Jawa Timur pada tanggal 19 November 2020 dengan tuntutan meminta Gubernur Jatim untuk menaikan UMK tahun 2021 sebesar RP. 600.000,-. Istilah kata PANGGANG JAUH dari API, ternyata pada tanggal 22 November 2020, bahwa kenaikan UMK di Jatim paling tertinggi sebesar Rp. 100.000,- dan paling rendah sebesar Rp. 25.000,- ternyata UMK tidak sesuai usulan Bupati / Walikota.

Bahwa bila kita cermati pada SK Gubernur Jatim tentang UMK Kab./Kota di Jawa Timur Tahun 2021, khususnya pada point menimbang ayat (c) yang berbunyi “Bahwa Upah Minimum Sebagaimana di Maksud dalam huruf (b) merupakan rekomendasi Bupati/Walikota dan berita acara sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur”.

Oleh karena itu bahwa SK Gubernur tersebut patut di duga telah mengabaikan usulan Bupati / Walikota di Jawa Timur.

“Maka dari itu kami selaku Pimpinan Daerah FSP RTMM-SPSI Jawa Timur telah berkordinasi dengan SP/SB di Jatim dan mempunyai pandangan yang sama, berinisiatif untuk melakukan upaya hukum dan akan melakukan aksi Unjuk Rasa kembali dengan tutuntan meminta Gubernur Jawa Timur untuk merefisi SK Gubernur tentang UMK 2021 serta menetapkan UMSK tahun 2021,” tandas Purnomo. (her)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*
*